DPC GMNI Pasuruan Menilai Meski PPKM Terus di Perpanjang Sampai Ber-Level-level, Tak Ada Gunanya

Pasuruan. CBN-Indonesia.com
Ketua DPC GMNI (gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pasuruan berpendapat, meski pemerintah terus menerapkan kebijakan “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” (PPKM) darurat hingga berlevel-level di Pulau Jawa dan Bali yang terus di perpanjang, sampai kapanpun di nilai tak ada gunanya. (04/08/2021).

Pasalnya, meski PPKM Darurat terus di galakkan hingga di perpanjang, dengan maksut untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 Varian baru jenis Delta yang di duga dari India.

kalau PPKM Darurat tidak di lakukan secara ketat tak akan ada gunanya, malah tambah akan memperkeruh hingga gesekan di masyarakat.

MOH. DOFIR Selaku Ketua DPC GMNI Pasuruan menjelaskan,saat di temui awak media di Sekretariatnya di desa Sengonagung kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan,”Bahwa, kebijakan PPKM Darurat tersebut, dinilai tidaklah begitu efektif dalam penanganan penyebaran virus Covid-19 varian Delta,karena pemerintah di rasa tidak serius dalam pelaksanaannya di lapangan hingga muncul kecemburuan sosial.”Tegasnya

Terbukti, masih banyak dijumpai perusahaan sektor non esensial dan kritikal yang tidak mematuhi PPKM Darurat, dengan memaksa pekerjanya terus bekerja di kantor atau di pabrik, bukan dari rumah, disamping kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat acuh.”Ungkapnya Moh.Dofir

Lanjut dia menjelaskan, “Perpanjangan PPKM sampai level berapapun tidak akan ada gunanya, jika kebijakan dan model implementasinya dilapangan tetap sama.

Pemerintah seharusnya lebih serius dan lebih tegas dalam menghadapi situasi seperti ini, dalam melaksanakan kebijakan penanganan penyebaran virus covid-19 yang sudah satu tahun lebih di Implementasikan,akan tetapi belum mendapatkan output yang diharapkan.Cetusnya

Saya berharap, Adanya suatu kebijakan yang bisa diharapkan mampu mengembalikan stabilitas Negara hingga ekonomi,bukan malah semakin memperkeruh situasi, dimana angka penyebaran covid-19 dan angka kematian akibat covid-19 malah semakin melambung tinggi, serta diperparah lagi dengan semakin sulitnya kondisi perekonomian masyarakat.

Jika pemerintah serius dalam menangani pandemi covid-19, maka pemerintah seharusnya mengevaluasi lagi, tentang kebijakan penanganan covid-19 dan bagaimana cara model Implementasinya, serta kebijakannya yang diatur secara ketat, bukan malah terus menerapkan kebijakan yang sama, dengan nama baru tapi modelnya sama.

Hal ini malah akan semakin buruk situasinya serta tidak adanya evaluasi kebijakan dengan hanya memperpanjang masa PPKM secara terus menerus.

Maka saya kira akan memunculkan isu negatif hingga pemeritah di anggap gagal, atau tidak mampu dalam melakukan penanganan Covid-19, hingga masyarakat merasa di permainkan oleh pemerintah, dan seakan menunjukan bahwa ada pola politisasi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Jika tidak ada keseriusan dan ketegasan dari pemerintah, malah hanya terus memperpanjang PPKM, maka bersiaplah Indonesia akan menjadi negara terahir yang tetap terperangkap dalam pandemi covid-19.

Serta tidak menutup kemungkinan lambat laun Indonesia akan mengalami krisis moneter akibat pandemi ini. “Tutupnya, (Red)